Website ini merupakan wujud nyata komitmen kami dalam memberikan akses informasi yang terbuka, transparan, dan akuntabel kepada seluruh masyarakat, khususnya yang membutuhkan
Pengertian e-Court e-Court adalah sistem administrasi dan pelayanan peradilan berbasis elektronik yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses
1. Pengertian e-Berpadu e-Berpadu merupakan singkatan dari Elektronik Berkas Pidana Terpadu, yaitu aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI
Tujuh nilai utama Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) adalah: kemandirian, integritas dan kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan perlakuan yang sama di
e-Court
Layanan Peradilan Elektronik
›
e-Berpadu
Layanan Terpadu Elektronik
›
Eraterang
Surat Keterangan Elektronik
›
SIPP
Informasi Perkara
›
Direktori Putusan
Direktori Putusan Pengadilan
›
Sisuper
Sistem Informasi Pengadilan
›
JDIH
Dokumentasi Hukum
›
LPSE
Layanan Pengadaan Elektronik
›
Siwas
Sistem Pengawasan
›
Sidang
Informasi Jadwal Sidang
›
Simpang Tiga Redelong, 29 September 2026 — Hakim Agung Pengawas dan Pembina Daerah melaksanakan kegiatan …
Pada hari ini, Senin, 29 Juni 2026, telah dilaksanakan Rapat Kinerja Bulanan yang dipimpin oleh …
PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG Redelong, 2 Juni 2026 …
Redelong, 1 Juni 2026 – Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong melaksanakan Upacara Peringatan Hari Lahir …
12 Mei 2026 – Simpang Tiga Redelong – Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong menerima kunjungan …
Simpang Tiga Redelong – Pengadilan Negeri (PN) Simpang Tiga Redelong terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan …
📊 Jadwal Sidang Hari Ini
⏳ Mengambil data jadwal sidang...
📄 Detail Perkara
Statistik Pengunjung Website
- Today's visitors: 5
- Total visitors : 9,801
- Total page views: 16,207
Permohonan Informasi
Pengaduan
Pos Bantuan Hukum
Permohonan Informasi
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Pengaduan
PengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
Pos Bantuan Hukum
Posbakum Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan